Kebijakan otonomi daerah dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Sejalan dengan hal tersebut,maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan,baik secara structural, fungsional,maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah.salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan,tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi.sebagai perangkat daerah,camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Berkaitan dengan hal tersebut,penulis melakukan penelitian mengenai tugas camat yang terdapat dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan yakni pada pasal 17 di tegaskan &quotTugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelengaraan ketentraman dan ketertiban umum&quot. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah camat berperan mengkoordinir penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan talang muandau,dan penulis sendiri ingin mengetahui apakah kendala dan hambatan yang di temui di lapangan oleh camat dalam menyelenggarakan salah satu tugasnya sebagai camat tersebut.sejalan dengan tujuan penelitian ini,maka populasi penelitian ini adalah Babinsa,Lurah,kepala desa,pemuka agama dan juga masyarakat dari satu kelurahan dan satu desa yang berjumlah 53 orang. Berpegang pada prinsip rasionalitas dan untuk mendukung validitas hasil penelitian ini maka di tetapkan besaran Sampek sebanyak 60 orang.Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yakni menggambarkan dan meringkaskan berbagai situasi dan variabel yang ada pada objek penelitian.