FAJRI (2023) TINJAUAN YURIDIS BENDERA DAN LAMBANG ACEH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA. Karya Ilmiah thesis, Universitas Terbuka.
Full text not available from this repository.Abstract
Pancasila adalah asas tunggal yang berfungsi sebagai dasar negara, sesuai dengan pendahuluan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 melahirkan Indonesia menjadi negara hukum, negara bertanggung jawab melaksanakan pembangunan hukum nasional yang melakukan secara terencana, sitematis, dengan berkelanjutanuntuk untuk mencapai maksud Negara melindungi seluruh rakyat Indonesia, yang menjadi tujuan penelitian ini. Menjelaskan pengaturan hukum tentang penggunaan bendera dan lambang Aceh oleh pemerintah Indonesia. l. Metode penelitian berikut digunakan untuk mencapai hasil yang terbaik: Metode penelitian normatif menyatakan bahwa Aceh sekarang menikmati hak istimewa yang digariskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh setelah penandatanganan perjanjian damai MoU Helsinki. Pemerintah Aceh berwenang memutuskan bendera dan lambang Aceh, termasuk Himne Aceh.11 Tahun 2006.
Item Type: | Thesis (Karya Ilmiah) |
---|---|
Additional Information: | 20231 |
Uncontrolled Keywords: | Yuridis ,Bendera, Sistem Pemerintahan |
Subjects: | Program Studi > 311 Ilmu Hukum S1 |
Divisions: | Fakultas > Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) |
Depositing User: | Karil Repository |
Date Deposited: | 11 Dec 2023 09:02 |
Last Modified: | 11 Dec 2023 09:02 |
URI: | http://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1024 |