AbstrakProgram imunisasi termasuk dalam kebijakan publik. Sebagaimana pengertian Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu yang berkenaan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak. Dalam Permenkes nomor 12 tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi, Imunisasi Program adalah imunisasi yang diwajibkan kepada seseorang sebagai bagian dari masyarakat dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dengan program imunisasi inilah diharapkan masyarakat dapat terbebas dari penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana tanggung jawab negara terhadap pemberian imunisasi wajib kepada anak-anak di Indonesia? 2) Bagaimana penerapan sanksi terhadap penolakan imunisasi wajib di Indonesia? Dan 3) Bagaimana pengaturan hukum yang ideal terhadap sanksi yang diberikan bagi penolakan imunisasi di Indonesia ?Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ni adalah sosiologi hukum. Untuk memperoleh data yang akurat dan faktual maka dalam penelitian diperlukan data primer dan data-data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan didapatkan Tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan khususnya yang berkaitan dengan pemberian imunisasi wajib memiliki 5 (lima) bentuk, yaitu: Tanggung jawab hukum, Tanggung jawab politik, Tanggung jawab ekonomi, Tanggung jawab sosial, dan Tanggung jawab. Penerapan sanksi terhadap penolakan imunisasi wajib tidak didasarkan pada kajian yang mendalam. Karena pengaturan sanksi pidana dalam penyelenggaraan imunisasi wajib pemberian vaksin imunisasi wajib masih kabur (banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya) dan tidak berdasar, sehingga belum dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan asas legalitas, khususnya mengenai lex certa. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi warga negara serta penyelenggara program imunisasi, maka perlunya rekonstruksi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pelaksanaan imunisasi di Indonesia.